PROVINSI Kalimantan Tengah termasuk dari 5 provinsi yang terlambat dalam penyaluran dana desa.
Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi, saat membuka Rakor, Selasa (2/7) di Palangkaraya.
Rakor dalam rangka percepatan penyaluran dan optimalisasi pemanfaatan dana desa 2019 ini diselenggarakan oleh Kemenko PMK dan merupakan salah satu konsen Kemenko PMK.
"Salah satu konsen Kemenko PMK adalah pengendalian penyaluran Dana Desa. Dan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk satu dari lima Provinsi yang dipantau terus menerus karena sering terlambat dalam penyaluran Dana Desa," ungkap Sonny.
Kualitas pembangunan Desa berawal dari penyaluran Dana Desa yang tepat waktu. Keterlambatan penyaluran Dana Desa jelas berdampak terhadap kualitas pembangunan Desa. “Bayangkan saja, penggunaan Dana Desa secara terburu-buru pasti menghasilkan output yang tidak optimal,” jelas Sonny.
Pemerintah Pusat saat ini juga sedang melakukan penyempurnaan kebijakan Dana Desa.
Pertama, reformulasi Dana Desa dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan yang lebih berpihak tidak hanya kepada penurunan kemiskinan tapi juga pada penurunan kesenjangan.
Kedua, Menurunkan bobot Alokasi Dasar secara bertahap untuk mencerminkan keadilan dan kondisi Desa.
Ketiga, mengurangi bobot Alokasi Afirmasi dengan mempertimbangankan evaluasi desa yang telah mendapatkan Alokasi Afirmasi, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta mencegah munculnya disinsentif bagi desa untuk naik status.
Keempat, menjaga bobot Alokasi Formula tidak turun dengan pertimbangan agar alokasi Dana Desa lebih mencerminkan kondisi di setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin atau persentase jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
Kelima, memperhatikan batas bawah dan batas atas pembagian Dana Desa. Keenam, memberikan Alokasi Kinerja atau reward kepada desa yang berkinerja baik.
Pemerintah berharap agar dalam pemanfaatan Dana Desa nantinya lebih kreatif dan beragam. Pemerintah dalam hal ini Kemendes PDTT juga telah memberikan petunjuk agar prioritas pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar pembangunan fisik.
Saat ini Kemendagri dan BPKP sedang menyusun sistem pengawasan. Nantinya, sistem ini akan terkoneksi langsung dengan Inspektorat Daerah sehingga bisa langsung dilakukan pengawasan secara terus menerus.
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Endang Kusriatun, menyampaikan bahwa Rakor ini sangat strategis bagi seluruh stakeholders terkait dalam rangka optimalisasi penyaluran Dana Desa Tahun 2019 khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
Endang menjelaskan, realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 di Kalteng sebagian besar digunakan untuk bidang pembangunan Desa, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masih belum optimal.
Namun, Pemprov terus mendorong melalui pembinaan kepada aparat Desa dalam Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi maupun Rakor, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dengan mensinergikan program pembangunan dan pemberdayaan.
Rakor dihadiri oleh unsur perwakilan dari K/L Pusat, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalteng, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalteng, Kantor KPPN Palangka Raya, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab./Kota se-Provinsi Kalteng, perwakilan Camat, BPD, Kepala Desa, Tenaga Ahli serta para pendamping.
Di sela rakor, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan - Kemenko PMK dan Tim Asdep Pemberdayaan Desa juga melakukan kunjungan lapangan, berdialog langsung dengan masyarakat dan para perangkat Desa, serta melihat langsung pemanfaatan Dana Desa di Desa Sigi, Desa Tuwung, dan Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. 
(Sumber: Kemnko PMK)
KOMENTAR ANDA