ISTILAH sosio-politik yang popular pasca Orde Baru adalah demokrasi. Setelah lebih dari 20 tahun Orde Reformasi, terminologi yang lebih sering dipergunjingkan ketimbang demokrasi adalah oligarki.
Makna
Apa sebenarnya yang disebut sebagai oligarki itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
Situs Life Science memaknai oligarki sebagai a government in which control is exercised by a small group of individuals whose authority generally is based on wealth or power.
Sementara Ensiklopedia Britannica tendensius langsung tega kejam memaknakan oligarki ke arah negatif: government by the few, especially despotic power exercised by a small and privileged group for corrupt or selfish purposes.
Mahaguru Indonesianis, Northwestern University, Jefrey A. Winters memilah oligarki menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.
Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas.
Bagi Thomas Aquinas istilah oligarki merupakan kekuasaan yang berada di tangan kelompok kecil yang sedemikian berkuasa sehingga mampu menindas rakyat melalui tekanan duwit = ekonomi dan senjata = militer.
Lazimnya pelaku oligarki adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah maka mampu membeli kekuasaan.
Berdasar kajian kapitalisme, Karl Marx and Friedrich Engels meyakini bahwa kaum kapitalis harus menguasai penguasa dengan diktum keyakinan bahwa “the state is the executive committee of the exploiting class”.
Demokrasi
Meski lazimnya tidak diakui oleh negara yang mengaku dirinya demokratis namun oligarki lanjut merajalelakan dirinya di berbagai negara.
Misalnya pada hakikatnya oligarki hadir pada pemerintah Russia setelah musnahnya Uni Sowyet dan Republik Rakyat China setelah diam-diam merangkul kapitalisme sejak akhir tahun 70an abad XX.
Meski pasti ditentang oleh Donald Trump, namun sebenarnya Amerika Serikat adalah sebuah negara oligarkis atau bahkan plutokratis akibat kesenjangan antara mereka yang kaya dengan yang miskin sedemikian lebar sehingga memungkinkan kaum elit ekonomi dan korporasi mendikte opini publik untuk kepentingan minoritas dengan kerap kali tak segan mengkhianati kepentingan kaum mayoritas yang tidak kaya.
De facto para keluarga mahakarya seperti Kennedy, Bush, Roosevelt, Rockefeller, Vanderbilt, Hearst, Trump adalah para raja kerajaan Amerika Serikat. Meski ada juga yang mampu tetapi tidak mau ikut terjun langsung ke gelanggang perebutan politik kekuasaan.
Kekuasaan
De jure kepemerintahan dengan de facto oligarki dikuasai oleh sekelompok kecil insan yang berkuasa dan berpengaruh yang lazimnya memiliki kepentingan yang sama dan/atau keluarga yang sama.
Minoritas berkuasa ini sangat berpengaruh menentukan calon penguasa yang dapat diandalkan mampu mengamankan kepentingan minoritas tersebut.
Pada hakikatnya oligarki memang beda dari demokrasi sejati sebab hanya sedikit warga yang diberi hak dan kesempatan untuk menentukan kebijakan negara. Oligarki tidak harus monarki atau otoriter.
Oligarki tidak memiliki hanya satu namun malah beberapa majikan yang menguasai nakhoda mengemudikan arah gerak suatu negara.
Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Mohon dimaafkan bahwa saya terlalu awam ilmu politik dan sistem kepemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kompetensi apalagi wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Bagi yang berminat atas jawaban yang tepat dan benar, silakan bertanya kepada para beliau yang dianggap sebagai para ahli dan/atau pakar yang benar-benar menguasai ilmu politik kekuasaan dan sistem kepemerintahan.
Bagi yang tidak berminat silakan berhenti membaca naskah sampai di sini saja agar bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi negara, bangsa dan rakyat. Merdeka! 
Penulis adalah pembelajar istilah-istilah politik kekuasaan
KOMENTAR ANDA