ALKISAH, sebuah negara di marcapada tersohor adil dan makmur maka disebut sebagai Negeri Adil Makmur.
Konon Negeri Adil Makmur tidak dipimpin sebuah lembaga yang disebut sebagai pemerintah, namun sekelompok pengabdi rakyat.
Keadilan
Para pengabdi rakyat di Negeri Adil Makmur sengaja tidak menggunakan istilah pemerintah, sebab menjunjung tinggi kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan negara.
Karena arif-bijaksana, maka para pengabdi rakyat menempatkan prioritas pembangunan Negeri Adil Makmur pertama pada keadilan, kemudian disusul kemakmuran. Urutan posisi kata adil terletak bukan di belakang, namun di depan kata makmur.
Para pengabdi-rakyat di Negeri Adil Makmur berkeyakinan bahwa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Negeri Adil-Makmur merupakan landasan sekaligus tujuan utama pembangunan Negeri Adil-Makmur.
Apabila kemakmuran yang diutamakan, maka dikuatirkan bahwa keadilan akan diberikan hanya untuk sebagian kecil ketimbang seluruh rakyat.
Sudah terbukti pada kenyataan sejarah bahwa keadilan sosial untuk seluruh rakyat mustahil terwujud apabila kemakmuran diletakkan di depan keadilan.
Yang makmur lazimnya hanya para pemilik modal dan pemilik kekuasaan yang berwenang maka bisa sewenang-wenang main perintah membuat undang-undang sesuai kebutuhan serta kepentingan diri sendiri masing-masing.
Rakyat hanya berfungsi sebagai penonton belaka sebab tidak bisa ikut menikmati nikmatnya pembangunan. Malah dianggap wajar bahwa rakyat memang harus ikhlas bukan berkorban namun dikorbankan atas nama pembangunan infra struktur.
Demokrasi
Akibat memang benar-benar arif dan bijaksana maka para pengabdi-rakyat senantiasa bahkan niscaya sadar bahwa mereka hanya bisa duduk di singgasana kekuasaan akibat dipilih oleh rakyat.
Tanpa dipilih rakyat maka penguasa mustahil bisa berkuasa akibat Negeri Adil-Makmur sudah terlanjur memilih sistem demokrasi.
Maka dalam mengemban tugas yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka, dengan sendirinya para pengabdi-rakyat wajib niscaya sadar untuk senantiasa menjunjung tinggi kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan parpol apalagi pribadi diri masing-masing.
Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat de facto menjadi Dewan Perwakilan Penguasa. Kebijakan pengabdi-rakyat selalu terbuka dan jujur maka tidak ada sebab tidak perlu ada buzzer bayaran penebar kebencian demi membenarkan kebijakan tidak bijak yang dibuat para pengabdi rakyat.
Para pengabdi-rakyat senantiasa bahkan niscaya eling lan waspodo untuk tidak berani cidro janji yang mereka obral di masa kampanye pemilu akibat takut terdampak kualatisme.
Penguasa sadar bahwa rakyat memang terkesan tidak berdaya namun sebenarnya ngualatin alias potensial bikin penguasa kualat.
Kualatisme terbukti telah menimpa para penguasa yang nama-namanya lebih baik tidak disebut di sini demi tidak menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu
Pemerataan
Akibat menganut paham Fastabiqul Khoirot bersaing berbuat baik, maka para pengabdi rakyat Negeri Adil Makmur merasa malu jika melakukan korupsi.
Akibat pengabdian para pengabdi-rakyat nan arif bijaksana, hukum tidak maju-tak-gentar membela yang bayar. Hukum tidak tumpul ke atas sambil tajam ke bawah namun benar-benar ditata-laksanakan secara adil dan beradab bukan untuk sebagian namun seluruh rakyat Negeri Adil Makmur.
Baru setelah keadilan benar-benar terejawantahkan di persada Negeri Adil Makmur, dialihkanlah fokus prioritas tujuan pembangunan ke arah kemakmuran.
Di atas landasan keadilan, kemakmuran dapat terbagi secara adil dan merata bukan bagi sebagian apalagi sebagian kecil namun benar-benar untuk seluruh rakyat Negeri Adil Makmur.
Yang menganggap naskah ini omong-kosong, muluk-muluk, utopis, wishfull-thinking, mimpi di siang hari bolong maka mustahil sesuai kenyataan, pada hakikatnya memang benar-benar arif dan bijaksana.
Memang benar bahwa isi naskah ini memang sama sekali tidak sesuai apa yang terjadi pada kenyataan. Namanya juga dongeng. 
KOMENTAR ANDA