KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sedang mengupayakan kerjasama dengan berbagai stakeholder di daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA).
Keberadaan PRPA diharapkan dapat menjadi ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak di tempat pengungsian.
Demikian antara lain disampaikan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, usai meninjau posko pengungsian di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat pagi (22/1).
Untuk memastikan kondisi perempuan dan anak di lokasi bencana, Menteri Bintang meninjau PRPA yang telah didirikan di Pos pengungsian Taman Burung SBG Kecamatan. Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Hujan dengan intensitas tinggi menguyur deras Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 9 Januari lalu. Longsor akibat curah hujan yang tinggi menimbun rumah warga dan menelan korban jiwa. Setidaknya, 40 orang meninggal dunia, 25 luka-luka, dan sebanyak 1.119 warga mengungsi akibat longsor.
PRPA yang berada di Cimanggung, Sumedang itu menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial bagi perempuan dan anak, serta dukungan spesifik berupa pemberdayaan bagi perempuan.
Terkait pemberdayaan, menurut Menteri Bintang akan menjadi catatan bersama untuk memberikan dukungan bagi perempuan pasca bencana khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.
Dalam kunjungan, Menteri Bintang Puspayoga didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, juga Forkompinda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta perwakilan organisasi dan relawan.
Dalam kesempatan itu Menteri Bintang juga memberikan sejumlah paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dan anak agar daya tahan tubuh mereka tetap dalam kondisi baik.
Di antara bantuan yang diberikan berupa popok bayi dan dewasa, pembalut, bubur bayi, susu, makanan dan vitamin tambahan, kit hygiene, peralatan mandi, dan sejumlah buku dan permainan anak.
“Kami dari Kemen PPPA hadir hari ini ingin memastikan kondisi perempuan dan anak. Sesuai mandat undang-undang tentang bencana, perempuan, terutama perempuan hamil dan menyusui, juga anak-anak, disabilitas, dan lansia adalah kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam mitigasi dan situasi bencana,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga menerangkan dalam penanggulangan bencana agar kepentingan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama.
Oleh karena itu, Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk dapat menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun. Untuk ke depannya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus bergandengan tangan, bergotong royong, dan memberikan perlindungan yang terbaik dalam hal penanggulangan bencana, hingga pada saat pasca bencana,” tambah Menteri Bintang.
Tidak lupa Menteri Bintang juga mengapresiasi penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang di lokasi pengungsian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Kata Menteri Bintang lagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 penerapan protokol kesehatan harus terus termasuk di penampungan pengungsi. 
KOMENTAR ANDA