Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/ Net
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/ Net
KOMENTAR

PROGRAM vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dilaksanakan sejak 13 Januari 2021 ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Mutalib.

Selain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran pemerintahan, kelompok rentan dan berbagai kelompok profesi pun telah menerima vaksin.

Di antaranya adalah tenaga kesehatan, lansia, guru, jurnalis, para seniman di Yogyakarta, serta para prajurit aktif dan purnawirawan TNI. Adapun masyarakat umum dijadwalkan akan mulai menerima vaksin pada April 2021.

Menkes Budi mengingatkan bahwa dari pengalaman pandemi Black Death di Eropa dan epidemi global HIV Aids, cara utama mengatasinya sama: mengurangi laju penularan.

Jika jumlah orang tertular di atas kemampuan fasilitas kesehatan, saat itulah terjadi bencana. Namun jika jumlah penderitanya masih di bawah kemampuan fasilitas kesehatan, maka tingkat fatal pandemi tidak setinggi yang dibayangkan. Orang yang terkena virus seharusnya bisa sembuh.

"Demikian pula dengan Covid-19. Data statistik di seluruh dunia menunjukkan bahwa dari 100 orang positif Covid-19, 80 persen bisa sembuh dengan sendirinya, 20 persen dirawat di RS, 5 persen masuk ICU. Yang fatal di Indonesia ada sekitar 2 persen. Di dunia mungkin di bawah (angka) itu," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keynote speech pada Webinar "Aku Siap Divaksin: Kupas Tuntas Vaksinasi Covid-19" yang dilaksanakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), Minggu (14/03/2021).

Untuk mengatasi pandemi, laju penularan harus ditekan agar fasilitas kesehatan masih mampu melayani pasien. WHO telah mengumumkan 4 kerangka strategi mengatasi pandemi.

"Vaksin adalah salah satu dari 4 strategi penanganan pandemi. Nomor satu yang paling penting adalah perubahan perilaku dan perbaikan sistem kesehatan publik. Strategi kedua adalah pengawasan--meliputi tes, tracing, isolasi, dan karantina. Ketiga adalah vaksin, dan keempat adalah pengobatan yang meliputi obat-obatan, fasilitas sesuai standar Covid-19, juga para dokter serta nakes lain," kata Menkes.

Target vaksin pemerintah berjumlah 181,5 juta penduduk Indonesia. Menkes menjelaskan asal angka 181,5 juta sebagai berikut: dari total penduduk Indonesia 270 juta lebih, terdapat 188 juta orang yang berusia 18 tahun ke atas. Jumlah 188 juta itu lalu dikurangi jumlah penyintas Covid-19, orang-orang dengan komorbid tinggi, dan ibu hamil.

Dan karena satu orang memerlukan dua dosis, maka jumlah total yang dibutuhkan adalah 363 juta vaksin. Dengan cadangan harus tersedia sebanyak 15 persen, jumlahnya mencapai 426 juta vaksin.

Awalnya pemerintah menjadwalkan vaksinasi bisa selesai dalam 15 bulan. "Jika ada yang bertanya mengapa program vaksinasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan presiden, masalahnya bukan pada kemampuan vaksinasi tapi pada produksi vaksin," jelas Menkes.

Indonesia baru bisa mendapatkan 426 juta vaksin dalam waktu 15 bulan. Karena itulah saat ini pemerintah berupaya untuk dipercepat.

Namun perlu diketahui, vaksin Covid-19 menjadi rebutan semua negara di seluruh dunia. Mungkin baru 50 – 60 negara yang mendapatkan vaksin dari 160 negara. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand masih belum jelas ihwal vaksinasi. Australia dan Jepang baru memulai vaksinasi. Menurut Menkes, Indonesia beruntung sudah mendapatkannya.

Dari total penduduk dunia sebanyak 7,8 milyar, target vaksinasi adalah 5,5 juta orang. Artinya, dibutuhkan 11 milyar vaksin (dua dosis per orang) untuk menciptakan herd immunity. Saat ini produksi baru mencapai 3 milyar vaksin.

Negara-negara kaya sudah menjadi pengijon vaksin sementara negara-negara miskin tidak bisa mendapatkannya. Padahal jika melihat kondisi di Indonesia, dalam satu hari bisa terjadi 300 kematian. Bayangkan jika harus menunggu vaksin berbulan-bulan atau sampai hitungan tahun.

Menkes juga menjelaskan bahwa politik vaksin terjadi secara geopolitik. Ia mencontohkan Amerika yang belum mengizinkan vaksin Johnson & Johnson keluar dari negaranya. Vaksin satu dosis itu masih diperuntukkan khusus untuk warga Amerika Serikat. Atau Italia yang mengembargo vaksin AstraZaneca dari pengiriman ke Australia.

Menurut Menkes, Indonesia beruntung bisa mendapat vaksin meskipun didapat secara bertahap dan jumlahnya sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk.

"Bulan Januari sampai Februari hanya dapat 3 juta. Kita suntikkan untuk nakes. Diprotes semua orang—termasuk para kepala daerah—karena jumlah penerima vaksin dalam satu hari hanya 10 ribu sampai 100 ribu orang. Yang benar saja, jika satu hari disuntik 1 juta orang, maka dalam 3 hari vaksin akan habis. Lalu bagaimana dengan satu setengah bulan ke depannya?"

Menkes meminta rakyat Indonesia untuk bersabar. Bagaimana pun, kapasitas penyuntikan disesuaikan dengan stok vaksin.

Pada bulan Maret -  April, ada 10 jutaan vaksin. Akan diatur setiap hari 300 ribu orang menerima vaksin agar bisa habis dalam jangka 1 bulan.

Dari Januari sampai Juni, Indonesia hanya bisa mendapat 80 jutaan dosis. Artinya, hanya 40 jutaan rakyat yang bisa divaksinasi dari target 181,5 juta orang.

Masyarakat harus bersabar karena ada penentuan prioritas yang harus dipatuhi di semester pertama. Pada semester kedua, barulah akan ada akselerasi, bisa 1,5 juta orang disuntik dalam satu hari.

Menkes menekankan bahwa prioritas vaksinasi disusun berbasis risiko. Hal itu berlaku di seluruh dunia. Karena itulah urutannya dimulai dari tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan dengan Covid-19 diikuti para lansia yang memang sangat rentan dan berisiko fatal lebih besar.

"Mari kita lindungi mereka. Bagi orang muda, bersabarlah dengan tetap disiplin menaati protokol kesehatan," pungkas Menkes.




Kementerian Agama Luncurkan Program “Baper Bahagia” untuk Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat Desa

Sebelumnya

Fitur Akses Cepat Kontak Darurat KDRT Hadir di SATUSEHAT Mobile

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News