BANK Dunia (World Bank) mengakui bahwa program Kartu Prakerja merupakan program perlindungan sosial yang ideal, demikian informasi yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (16/11/21).
Apa yang membuat Bank Dunia memuji program tersebut? Berikut ini 4 nilai lebih dari Kartu Prakerja.
1. Saat ini, jumlah peserta program Kartu Prakerja telah mencapai 11,4 juta penduduk.
2. Jumlah peserta Kartu Prakerja secara inklusif telah menjangkau peserta perempuan, penyandang disabilitas, mantan/ calon pekerja migran Indonesia, lulusan SD ke bawah, serta masyarakat di berbagai daerah tertinggal.
3. Kartu Prakerja menjadi program perlindungan sosial berupa "cash plus". Artinya, tak hanya memberikan bantuan keuangan tapi juga menyediakan beragam pelatihan yang didukung ratusan lembaga pelatihan yang bisa dipilih sesuai bidang keahlian dan minat peserta, juga bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Program Kartu Prakerja dalam pelaksanaannya melibatkan fintech berdampingan dengan bank sehingga diharapkan membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Namun di balik pengakuan Bank Dunia, pro kontra mewarnai inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.
Sejumlah kalangan terlibat perdebatan publik mengomentari program Kartu Prakerja.
Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu tokoh yang mengapresiasi program ini. "Ini adalah program yang bagus, sebuah program yang baru. Presiden Jokowi berjanji untuk meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia. Namun karena ada kejadian luar biasa (pandemi), maka programnya dibagi dua; memberi perlindungan yang diberikan secara cash tanpa menyerah untuk program pelatihannya."
Sedangkan di antara mereka yang tidak setuju dengan program ini, kebanyakan memprotes tentang sarana pelatihan yang dianggap tidak efektif bahkan bisa menjadi celah untuk penyelewengan dana.
Salah satunya seperti disampaikan Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR RI. Ia mempertanyakan mengapa memaksakan Kartu Prakerja yang justru menjadi ladang proyek.
Berdasarkan keluhan sejumlah peserta, diketahui pelatihan-pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa pelatihan bahkan tampak kontraproduktif karena bisa dilakukan secara gratis di internet. Sementara anggaran pelatihan daring Kartu Prakerja menyedot anggaran Rp 5,6 triliun.
Belum lagi masalah penyaluran tenaga kerja yang belum maksimal akibat belum pulihnya dunia usaha di Tanah Air. Mufida berharap pemerintah bisa mengevaluasi dan menambah opsi penyaluran tenaga kerja ke luar negeri agar tujuan program Kartu Prakerja bisa tepat sasaran dan tepat guna. 
KOMENTAR ANDA