MERUJUK situs Kementerian Kesehatan RI, kasus Omicron di Indonesia terus bertambah.
Hingga Kamis (30/12) tercatat ada tambahan 21 kasus, sehingga total pasien yang terpapar Omicron di Indonesia mencapai 68 orang.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemkes dr Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan, penambahan itu dipicu oleh pelaku perjalanan luar negeri.
Dengan alasan itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana segera menerbitkan izin vaksin booster pada awal Januari 2022. Vaksin yang akan disetujui itu bersifat homologus, yaitu jenis vaksin yang diberikan dari dosis pertama hingga dosis ketiga menggunakan jenis vaksin serupa.
"Awal minggu depan untuk yang homologus ada yang bisa sudah keluar. Ada 4 vaksin yang akan kami setujui untuk vaksinasi booster ini," kata Kepala BPOM RI Penny K Lukito, tanpa merinci jenis vaksin yang dimaksud.
Booster, Pakai Vaksin Apa?
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12) lalu, Penny mengatakan ada 3 jenis vaksin yang sedang diproses izin penggunaan daruratnya sebagai vaksin booster, yaitu Pfizer, Astrazeneca, dan Coronavax (Sinovax).
"Ketiga jenis vaksin tersebut disiapkan untuk mendapatkan izin penggunaan darurat homologus untuk usia 18 ke atas. Sedangkan Sinopharm saat ini sedang berproses," ujar Penny.
Hanya saja, lanjut dia, Sinopharm masih dalam tahap pra-registrasi atau dikatakan masih jauh untuk waktu mendapatkan izin penggunaannya.
Berbayar atau Gratis?
Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin Covid-19 booster pada Januari mendatang. Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, skema pelaksanaannya nanti dibagi menjadi vaksin berbayar dan gratis.
Untuk yang berbayar, menurut Luhut pemerintah belum menentukan harganya, karena masih dihitung oleh Kemkes. Sedangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan harga booster di bawah Rp 300 ribu.
Untuk kriteria booster gratis adalah warga miskin pemilik BPJS. Atau dengan anggota asuransi lainnya menanggung biaya atau subsidi.
"Sebagian yang berbayar. Rakyat kelas bawah tidak bayar atau gratis. Itu kira-kira 10 juta orang, yang lainnya bayar," tegas Luhut.
Sementara, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, menilai kelompok berisiko hingga masyarakat miskin harus mendapatkan vaksin booster gratis.
"Untuk yang berisiko, baik itu lansia, petugas, atau pelayan publik. Kategori lainnya adalah disabilitas yang harus ditanggung pemerintah," demikian Dicky. 
KOMENTAR ANDA