KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengukuhkan para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2022 sebagai Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa.
Sebanyak 420 perempuan perdesaan yang mengikuti rangkaian bimtek berasal dari 7 provinsi di Indonesia diharapkan bisa menggali potensi kepemimpinan perempuan perdesaan dan terus menyuarakan serta memberikan sumbangsih nyata bagi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.
“Sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari akar rumput, KemenPPPA bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dengan terwujudnya DRPPA, diharapkan pembangunan desa berjalan secara inklusif dan semakin banyak keterlibatan juga keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta kepemimpinan,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga, pada Penutupan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan ‘Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa’ secara virtual, Rabu (7/12).
Adapun tujuan lain dari dilahirkannya para Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa ini yakni:
1. Memastikan jumlah perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender.
2. Memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa.
3. Memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam menyusun usulan-usulan program di kewenangan desa yang responsif gender.
4. Memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
“Saya berharap, rangkaian kegiatan bimtek ini masih akan terus berlanjut hingga 2024 dan cakupannya mencapai 34 provinsi di Indonesia. Kita semua tentu menginginkan semakin banyak perempuan terlibat dalam mengambil peran di berbagai macam aspek pembangunan desa dengan terus memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender dan ramah anak,” ujar Bintang.
“Dibutuhkan kerja nyata bersama, sinergi antar pemerintah pusat, daerah, desa, hingga Lembaga Masyarakat untuk memastikan bahwa perempuan sepenuhnya dilibatkan dalam rencana dan Tindakan, sehingga keterwakilan perempuan dalam pembangunan desa meningkat,” demikian Menteri PPPA. 
KOMENTAR ANDA