PERINGATAN 18 tahun tsunami Aceh pada 26 Desember 2022 harus menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana terutama bagi masyarakat Aceh.
Menurut Dr. Alvinsyahrin, Pakar Kebencanaan dari Universitas Syiah Kuala, masyarakat global yang turut membangun Aceh pascapandemi tentu berharap masyarakat di Tanah Rencong menjadi tangguh dalam menghadapi bencana dan mampu proaktif mengenali risiko bencana, baik itu nyawa maupun harta benda.
Karena itulah masyarakat Aceh masih memerlukan edukasi yang bersifat kontinu tentang mitigasi bencana alam untuk menjadikan mereka warga siaga.
Tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 memang menjadi titik perhatian dunia hingga menjadi dasar PBB untuk mengevaluasi kerangka aksi penanggulangan bencana global dari strategi Yokohama menjadi kerangka Hyogo yang lahir pada Januari 2005 lalu.
Tsunami Aceh menginspirasi dunia dalam skala kebencanaan. Dampak bencana yang menyebabkan ratusan ribu warga meninggal dunia itu mengantarkan lebih dari 112 negara dan ratusan NGO datang ke Aceh membantu penanggulangan bencana.
Apa yang terjadi di Aceh kemudian menginspirasi PBB menghadirkan pembaharuan dalam menghadapi penanggulangan bencana dunia untuk melahirkan kerangka Hyogo.
Namun menurut Dr. Alvin, masyarakat Aceh belum menunjukkan kemajuan signifikan terkait penanggulangan bencana, khususnya dalam mitigasi bencana. Sayangnya, menurut pakar bencana itu, justru terjadi penurunan dalam pemahaman mengenali bencana dan penurunan pengetahuan.
Pascatsunami, masyarakat bekerja sporadis. Hal itu tentu harus diubah. “Mitigasi bencana adalah sebuah ikhtiar yang harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kita bisa mengimbangi kembali sisi prabencana, mitigasi dengan sisi respons atau pascabencana,” kata Dr. Alvin, seperti dilaporkan ANTARA.
Aceh hingga saat ini masih fokus pada sisi respons bencana yaitu penanganan pascabencana baik itu penugasan tim reaksi cepat dan penyediaan logistis. Padahal semua itu bisa dipersiapkan dengan matang dalam tahap mitigasi bencana.
Masyarakat Aceh harus bersinergi dan saling melengkapi dengan pemda, BNPB, BPBD di kabupaten dan kota. Pemerintah, lembaga, dan masyarakat harus bahu-membahu merancang mitigasi bencana. 
KOMENTAR ANDA