Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi, usai penandatanganan nota kesepakatan/Farah.id
Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi, usai penandatanganan nota kesepakatan/Farah.id
KOMENTAR

KESEHATAN masyarakat selalu menjadi isu penting. Saat ini Indonesia sedang menghadapi triple burden atau beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit. Sebut saja Covid-19, penyakit menular yang belum teratasi dengan baik, dan penyakit tidak menular yang cenderung naik setiap tahunnya.

Teori klasik HL Bloom menyatakan, ada 4 faktor yang sangat memengaruhi derajat kesehatan, yaitu gaya hidup, lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor genetik.

Sejauh ini pemerintah telah mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, melalui peningkatan gizi lewat kegiatan posyandu dan PKK. Pemerintah juga melaksanakan imunisasi, penambahan fasilitas kesehatan, penyediaan pelayanan gratis, dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan.

Dan saat ini, pemerintah terus berusaha bersinergi dengan pihak swasta untuk melakukan transformasi kesehatan. Tidak hanya dalam pengadaan alat-alat kesehatan, tapi juga sumber daya manusianya.

Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penandatanganan Nota Kesepakatan antara PP Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan RI di Auditorium Masjid At Tanwir, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

“Di Indonesia, saat ini ada dua silent killer yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu kanker payudara dan jantung bawaan pada anak yang baru lahir. Ini menjadi sebuah tantangan, karena ternyata Indonesia belum memiliki alat kesehatan dan dokter spesialis yang memadai. Contohnya alat mamografi untuk memeriksa keganasan kanker payudara, baru dimiliki oleh 200 rumah sakit di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan peralatan bedah vaskular untuk penyakit jantung bawaan pada anak, yang belum cukup,” kata Budi.

Untuk itulah, kerjasama atau sinergi ini dibutuhkan, salah satunya dengan Muhammadiyah, yang memiliki 120 rumah sakit dan 173 universitas.

Keinginan ini disambut baik Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi. Menurut dia, Muhammadiyah siap dengan langkah transformasi tersebut.

Diawali dengan penguatan dan perubahan (reformasi sistem) yang mensyaratkan good governance, meritokrasi, dan bisa bertransformasi. Lalu melewati basis pembinaan pelayanan nasional yang merata ke seluruh daerah.

Transformasi di bidang sumber daya manusia (sdm), sehingga baik perguruan tinggi maupun rumah sakit milik Muhammadiyah siap berproses menjadi center of excellence.

“Yang terakhir adalah value, yaitu spiritualitas, bahwa manusia yang sehat fisik harus memiliki rohani yang sehat pula,” ujar Prof Haedar.

Dan, penandatangan nota kesepakatan ini pada akhirnya diharapkan mampu menyediakan teknologi dan sumber daya tenaga kesehatan yang mumpuni dan mampu menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia.




Kementerian Agama Luncurkan Program “Baper Bahagia” untuk Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat Desa

Sebelumnya

Fitur Akses Cepat Kontak Darurat KDRT Hadir di SATUSEHAT Mobile

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News