KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi Taliban kembali menekan kaum hawa dengan melarang universitas swasta di Afghanistan mengizinkan siswa perempuan mengikuti ujian masuk universitas bulan depan.
Seperti dilansir Reuters, Pemerintah Taliban mengirimkan surat edaran kepada seluruh universitas di Afghanistan termasuk Kabul untuk melarang siswa perempuan mengikuti ujuan masuk universitas. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Taliban juga mengancam pemberian sanksi dan hukuman terhadap universitas yang melanggar surat edaran.
Pada desember 2022 lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi memerintahkan universitas untuk tidak mengizinkan mahasiswi kuliah “sampai pemberitahuan lebih lanjut”. Beberapa hari kemudian, pemerintah menghentikan sebagian besar pekerja LSM perempuan untuk bekerja. Sebagian besar sekolah menengah khusus perempuan juga telah ditutup oleh pihak berwenang.
Pembatasan atas pekerjaan dan pendidikan perempuan tentu saja menuai kecaman dunia internasional. Diplomat Barat telah memberi isyarat bahwa Taliban perlu mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan pengakuan internasional formal dan pelonggaran isolasi ekonominya.
Negara ini berada di tengah krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang mempengaruhi sektor perbankan dan pemotongan dana pembangunan, dengan peringatan lembaga bantuan puluhan juta membutuhkan bantuan mendesak.
Namun, laporan Bank Dunia minggu ini juga mengatakan pemerintahan Taliban, yang mengatakan lebih fokus pada swasembada ekonomi, telah mempertahankan pengumpulan pendapatan yang kuat tahun lalu dan ekspor meningkat. 
KOMENTAR ANDA