PERCEPATAN penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan di seluruh wilayah di Tanah Air tidak bisa dilakukan tanpa data akurat.
Karena itulah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan stunting dan kemiskinan ekstrem agar program di setiap wilayah bisa berjalan optimal.
"Semua kota/ kabupaten diharapkan mempunyai target untuk segera memenuhi dan menyelesaikan pengisian data stunting juga kemiskinan ekstrem," ujar Menko PMK dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
Data menjadi penting untuk mengintervensi program agar makin tepat sasaran dan bisa diwujudkan secepat mungkin. Data merupakan kebutuhan mendasar agar program dapat berlangsung akurat sesuai target.
Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK tentang data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Menko Muhadjir juga mengingatkan Pemda untuk memaksimalkan penggunaan dana desa demi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Termasuk mendata kebutuhan sarana dan prasaran untuk mencapai target.
Ia mencontohkan sanitasi yang menjadi permasalahan mendasar di sejumlah wilayah. Hal itu nantinya akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR.
Pemerintah, menurut Menko PMK, terus berupaya menurunkan angka stunting, yang prevalensinya saat ini berdasar Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Dan di tahun 2024, pemerintah menargetkan angka tersebut menjadi 14 persen.
Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, pemerintah menargetkan angka 10,86 juta jiwa pada 2021 dapat menjadi nol persen di tahun 2024. 
KOMENTAR ANDA