INDONESIA mengutuk serangan terhadap sejumlah diplomat dalam misi bantuan kemanusiaan di negara bagian Shan, timur laut Myanmar yang sedang dilanda krisis. Konvoi yang mengirimkan bantuan kemanusiaan di bawah pengawalan militer itu diserang tetapi berhasil lolos tanpa cedera.
Tidak jelas siapa yang berada di balik serangan itu, yang menurut Presiden Joko Widodo terjadi ketika para pejabat sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
“Menyesalkan terjadinya baku tembak dalam perjalanan tersebut,” ujar Presiden Jokowi.
Tak hanya Indonesia, Singapura juga mengatakan dua staf dari kedutaan besarnya di Yangon adalah bagian dari konvoi yang diserang pada Minggu (7/5/2023), dan telah kembali dengan selamat ke kota itu.
Kementerian Luar Negeri Singapura dalam sebuah pernyataan pada Senin malam menegaskan pentingnya menjaga keselamatan personel kemanusiaan dan diplomatik untuk memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan aktivitas dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Global New Light of Myanmar yang dikelola negara melaporkan pada Selasa (9/5/2023) bahwa serangan itu terjadi saat kendaraan berjalan dari Hsihseng ke Taunggyi. Sejumlah "teroris" menembak mereka dengan senjata kecil dan pasukan keamanan melancarkan serangan balik.
Laporan itu menyatakan tidak ada yang terluka, tetapi beberapa peluru merusak kendaraan. Militer menggunakan kata "teroris" untuk menyebutkan pihak-pihak yang menentang kekuasaannya.
Indonesia minggu ini menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Labuan Bajo timur dengan kelompok beranggotakan 10 negara Asia Tenggara di bawah tekanan yang meningkat akibat krisis di Myanmar yang dipicu kudeta Februari 2021.
Militer telah mengabaikan apa yang disebut Konsensus Lima Titik yang disetujui oleh pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dengan ASEAN pada bulan April 2021, dan memerangi kelompok perlawanan bersenjata serta organisasi bersenjata etnis yang telah lama berdiri. Situasi tersebut digambarkan beberapa orang sebagai perang saudara.
Ribuan orang telah terbunuh, dan lebih dari satu juta warga sipil terpaksa mengungsi.
Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurut Juru Bicara Deplu AS Matthew Miller, serangan tersebut terjadi karena kekerasan rezim dan pengabaian aturan hukum telah menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar, sementara rezim terus mengabaikan komitmen Konsensus Lima Poin ASEAN, termasuk menghentikan kekerasannya dan memungkinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Dunia internasional mendesak militer menghormati aspirasi demokrasi dan mematuhi kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional, termasuk aturan tentang perlindungan personel diplomatik dan warga sipil.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh pejabat terpilih yang digulingkan dalam kudeta, mengutuk insiden tersebut dengan mengatakan serangan semacam itu bertentangan dengan prinsip NUG.
Diyakini hanya dialog konstruktif di antara semua pemangku kepentingan utama di Myanmar yang dapat memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar. 
KOMENTAR ANDA