PEMERINTAH terus memaksimalkan berbagai strategi untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang dialami penduduk Indonesia.
Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah mulai dari melengkapi data kantong kemiskinan serta mengevaluasi masalah koordinasi dan sinkronisasi data di lapangan.
Berbagai langkah tersebut menurut Wapres Ma’ruf Amin mendapat pujian dari World Bank.
“Kami melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem bersama Menko PMK dan menteri terkait lainnya. Hasil pertemuan memperlihatkan capaian yang menggembirakan,” ungkap Wapres dalam rapat pleno tingkat menteri tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Istana Wakil Presiden, Rabu (24/5/2023).
Wapres Ma’ruf menyatakan harapannya bahwa kemiskinan ekstrem akan berada pada angka nol persen di tahun 2024. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kantong-kantong warga miskin yang tidak terdata dan tidak ada warga yang tidak mendapat bantuan.
Upaya menuju nol persen itu termasuk juga melibatkan pemerintah daerah dan sejumlah improvisasi demi mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Menurut Wapres, kemiskinan sebenarnya ada di berbagai daerah. Daerah kantong kemiskinan yang berwarna merah dan hitam akan mendapat akses ke percepatan penanggulangan kemiskinan.
Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa pemerintah sudah mempunyai skenario untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Saat ini, data BTS per September 2022 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 1,74 persen, sementara data Bank Dunia justru menunjukkan angka 1,5.
Untuk keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS, data mereka akan langsung diolah oleh Kemenko PMK. 
KOMENTAR ANDA