ISU kerentanan rawan pangan dan gizi rupanya masih sering terdengar di telinga kita. Namun, tahukah Sahabat Farah jika prevalensi stunting Indonesia kini mengalami penurunan?
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting tahun 2022 adalah sebesar 21,6 persen, atau mengalami penurunan sebesar 9,2 persen dalam 4 tahun. Ini sebuah kemajuan yang baik, namun demikian upaya harus terus digencarkan agar angka stunting dan kabupaten/kota yang rentan rawan pangan semakin berkurang signifikan.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi Terkait sebaran daerah rentan rawan pangan dan gizi, Arief menjelaskan, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2020-2022 jumlah kabupaten/kota yang sangat rentan pangan (prioritas 1) mengalami penurunan dari 29 menjadi 26 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang rentan pangan (prioritas 2), menurun dari 17 menjadi 16.
"Maka dari itu kedepannya program-program penguatan pangan dan gizi masyarakat akan terus di tingkatkan. Seperti yang tengah berjalan saat ini yaitu program bantuan pangan bagi penurunan stunting, " paparnya.
NFA melalui Holding BUMN Pangan ID FOOD sampai dengan 21 Juni 2023 telah menyalurkan 1,3 juta paket bantuan telur dan daging ayam atau sebanyak 94 persen dari target penyaluran 1,4 juta Keluarga Rawan Stunting (KRS) di 7 provinsi.
Selain itu, sosialisasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan juga terus ditambah intensitasnya. Terbaru, NFA melakukan aksi konkret dengan meluncurkan Rumah Pangan B2SA atau Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang di 70 titik di Indonesia.
Langkah ini juga diikuti gerakan selamatkan pangan untuk mengurangi food waste. NFA bersama asosiasi pegiat anti-food waste melakukan pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sejak Desember 2022, aksi ini sudah dijalankan di Jabodetabek dan berhasil menyelamatkan lebih dari 45 ton pangan. Selanjutnya, gerakan ini akan ditingkatkan dan diperluas di 12 provinsi.
Arief meyakini, NFA tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan program penguatan pangan dan gizi tersebut. Ia berharap kolaborasi antar-stakeholder pangan seperti Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, universitas, LSM, asosiasi pangan, dan petani dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah semakin solid.
“NFA mendukung penuh dan terbuka untuk berkolaborasi para stakeholder pangan terutama asosiasi gizi dan akademisi untuk menyukseskan program pengurangan daerah rentan rawan pangan dan gizi. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang mendorong agar semua kekuatan bangsa bergerak mengatasi permasalahan pangan dan gizi,” pungkas Kepala NFA. 
KOMENTAR ANDA