Ubud siap jadi tujuan wisata seni kuliner/Dok.Kemenparekraf
Ubud siap jadi tujuan wisata seni kuliner/Dok.Kemenparekraf
KOMENTAR

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan stakeholder terkait menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi (seni kuliner) United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 2023. Rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan kegiatan site visit berlangsung di Museum Puri Lukisan Ubud, Kamis (22/6/2023).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, I Wayan Gede Sedana Putra; Penglingsir Puri Agung Ubud, Tjokorda Putra Sukawati; serta sejumlah stakeholder pariwisata Ubud dan akademisi dari perguruan tinggi di Bali.

Pengembangan Ubud sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO Tahun 2023 merupakan pendukung program Indonesia Spice Up The World (ISUTW). 

Program ini merupakan salah satu rencana aksi Program Prioritas Nasional Bidang Pariwisata 2023 yang akan dipantau melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) 2023 oleh KSP. 

Selain pengembangan destinasi gastronomi, esensi dari Indonesia Spice Up The World adalah ekspor rempah, pengembangan restoran Indonesia di luar negeri, serta promosi kuliner. 

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat penyatuan visi antara pemerintah dengan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Gianyar. 

Anggota Indonesia Gastronomi Network, Ismayanti Istanto, memaparkan, proses menjadikan Ubud sebagai destinasi gastronomi sudah berjalan sejak 2018. Prosesnya telah melalui berbagai tahap di mana pada 2023 merupakan tahap yang ketiga. Jika tahap ini telah selesai, maka Ubud telah siap menjadi destinasi gastronomi.

Sementara Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gede Pitana, M.Sc berharap dalam waktu dekat pembentukan kelembagaan sebagai salah satu syarat dari UNWTO dapat segera terbentuk. 

"Harus segera dilakukan untuk dapat mengukuhkan brand Ubud sebagai destinasi wisata gastronomi. Secara produk sudah komplit. Masyarakat, komunitas, sektor swasta adalah stakeholder utama yang menjadi penentu", ujar Prof Pitana, seperti dilansir laman resmi Kemenparekraf RI.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam gastronomi tersebut adalah perlindungan lahan sawah berkelanjutan. Itu salah satu produk untuk kegiatan gastronomi. Adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan kuliner tradisional Gianyar yang sehat. 

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, meminta agar perencanaan dilakukan dengan baik, memiliki target jelas dan terstruktur, serta masyarakat harus memahami manfaat dari program Ubud Gastronomi. Pihaknya juga meminta Pemkab Gianyar mulai melakukan sosialisasi Ubud Gastronomi sejak saat ini, termasuk di media.




Menteri HAM Natalius Pigai Terima Penghargaan "Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas” dari JMSI

Sebelumnya

Konsultasi Publik “Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)": Tantangan Menyelaraskan Idealisme dan Keberlanjutan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News