SEMUA sektor usaha yang dikelola oleh perempuan oleh Taliban diminta untuk ditutup. Salah satunya adalah salon kecantikan. Mereka diberi waktu selama sebulan untuk menutup usahanya.
Larangan terbaru ini masih merupakan rangkaian dari pembatasan akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik.
Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakkan Kebajikan Taliban telah memberi tahu pihak berwenang di Kabul dan provinsi untuk segera melaksanakan kebijakan tersebut. Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada.
Begitu disampaikan juru bicara kementerian moralitas, Selasa (4/7) kemarin.
Menanggapi ini, PBB mengimbau Taliban untuk membatalkan dekrit tersebut. Menurut PBB, pembatasan tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan bertentangan dengan pernyataan dukungan bagi kewirausahaan perempuan.
Sebenarnya, ini bukan kali pertama bagi PBB dan komunitas internasional menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan public dan pendidikan. Bahkan mereka sudah mengingatkan bahwa kebijakan yang dibuat hampir tidak mungkin bagi dunia untuk memberikan legitimasinya.
Tetapi, lagi-lagi Akhundzada menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras, pemerintahannya telah menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam. 
KOMENTAR ANDA