KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didukung Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Dialog Nasional tentang Gender dan Perubahan Iklim yang diadakan sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-28 (the 28th United Nations Climate Change Conference) atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang akan digelar 30 November hingga 12 Desember 2023.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin menjelaskan bahwa dialog nasional ini merupakan langkah awal dari serangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk melaksanakan Enhanced Lima Work Programme on Gender (LWPG).
“Selain menjadi langkah awal dalam pemenuhan komitmen Enhanced LWPG, dialog nasional ini pun merupakan langkah awal yang signifikan untuk mewujudkan komitmen KemenPPPA dan pihak-pihak terkait untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim serta membentuk Sekretariat Nasional Gender dan Perubahan Iklim di Indonesia. Sebelumnya, komitmen ini sudah pernah disampaikan pada Panel Tingkat Tinggi Sesi ke-27 Konferensi Para Pihak di Mesir, November 2022 silam,” ujar Lenny dalam sambutannya, Senin (31/7/2023).
Perempuan di Indonesia, disebutkan Lenny, menghadapi dampak yang cukup signifikan dari perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat multikutur, perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi oleh perempuan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan.
Dampak yang luar biasa bagi perempuan Indonesia itu di antaranya ketidakamanan pangan, kesehatan dan sanitasi, akses air bersih, migrasi dan konflik, peran sosial dan ekonomi, hingga kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender.
Berbagai dampak tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan, terutama perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, dan perempuan pra-sejahtera yang kondisinya dapat diperburuk dengan adanya tantangan perubahan iklim.
Menghadapi tantangan perubahan iklim yang begitu kompleks, Lenny menekankan pentingnya mengakui peran kunci perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk untuk mengintegrasikan dan mempertimbangkan peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan dan program nasional, maupun daerah.
“Harus dipertimbangkan dan dipersiapkan peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, serta promosi kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, regional, nasional, bahkan internasional,” tegas Lenny. 
KOMENTAR ANDA