DARI hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Jumat (18/7) yang dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disimpulkan bahwa polusi udara yang sangat tinggi 75% disebabkan oleh kendaraan (baik umum maupun pribadi).
Sebagai Langkah awal mengurangi tingginya polusi udara tersebut, Heru Budi akan memulai mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengganti kendaraan dari berbahan bakar minyak ke listrik. Hal ini akan diwajibkan untuk pejabat eselon IV ke atas. Untuk mengonversi kendaraan tersebut, Heru menyarankan agar para pejabat menggunakan uang tunjangan transportasi.
“Pegawai DKI Eselon IV ke atas harus gunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik. Kalau DKI kan pejabatnya ada tunjangan transportasi, itu saya minta dialihkan beli motor listrik,” kata Heru kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Marves, Jumat (18/7).
Sayangnya, ketika ditanya kapan kebijakan tersebut akan direalisasikan, Heru hanya menjawab, “Nanti dibahas!”
Ridwan Kamil usulkan kenaikan subsidi motor listrik
Lain Heru, lain pula Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat itu mengusulkan adanya kenaikan subsidi saat konversi motor listrik diberlakukan, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Usulan itu mencuat demi menguatkan penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat.
“Logikanya, semakin besar subsidi maka akan semakin banyak yang beralih menggunakan kendaraan listrik,” ujar RK.
Tidak hanya kenaikan subsidi konversi motor listrik, Kang Emil juga menyinggung diskon listrik. Fakta di lapangan membuktikan, banyak sekali industri (pabrik-pabrik) dan mobil yang menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Padahal, genset diesel diketahui menyumbang gas buang dari sisa pembakarannya.
“Genset diesel itu lebih murah dari bayar listrik PLN. Makanya, banyak industri dan mal yang menggunakan genset untuk kelistrikannya. Jadi, kita minta PLN untuk memberikan program diskon agar semua listrik itu bisa disertifikasi oleh PLN pembangkitannya,” ucap dia.
Konversi sepi peminat
Namun, Kementerian ESDM mengungkap, rencana konversi kendaraan listrik kurang diminati. Dari target 50.000 unit motor BBM dikonversikan menjadi listrik, baru sekitar 4.500 masyarakat yang mendaftar. Jumlah tersebut tentu saja masih jauh dari harapan pemerintah.
“Ada beberapa penyebab rendahnya minat warga, yaitu sosialisasi yang kurang, harga yang mahal, dan kekhawatiran warga terkait kelistrikan kendaraan tersebut,” jelas Direktur Konservasi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo kepada Farah.id, Selasa (15/8).
Namun yang terpenting dari itu semua, menurut Gigih, adalah sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi akan diteruskan hingga ke pelosok wilayah di Indonesia. 
KOMENTAR ANDA