HARI ini, pemerintah menetapkan work from home (WFH) untuk 50 persen aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian. Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan hal serupa, untuk mengurangi tingkat polusi udara yang sangat mengkhawatirkan.
Namun, di hari pertama pemberlakuan kebijakan tersebut, kualitas udara di ibukota tidak mengalami perubahan sama sekali. Kabut tetap saja pekat dan kemacetan pun tidak terurai. Di beberapa titik jalan, lalu lintas terlihat padat diperburuk dengan asap knalpot yang bikin sesak.
Berdasarkan data dari IQAir, per pukul 08.23 WIB, di mana arus lalu lintas sedang padat karena sebagian besar pekerja dalam perjalanan menuju kantor, Jakarta jutsru menduduki peringkat kelima sebagai kota terburuk kualitas udara di dunia, dengan tingkat cemaran PM2,3 mencapai 160.
Lalu, apakah WFH sudah menjadi solusi tepat untuk penanganan kualitas udara ibu kota?
“Serius ini, penanganannya cuma WFH dan EV saja? Keburu bronchitis semua warganya,” cuit Tirta Mandira Hudhi, dokter sekaligus influencer.
Menurut pria yang akrab disapa dr Tirta, polusi udara yang demikian ini sangat berisiko besar bagi kesehatan anak-anak. Sudah cukup banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya mengalami sesak napas, gangguan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), gangguan batuk kronis hingga TBC.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, beberapa waktu lalu kepada wartawan sempat mengatakan bahwa WFH sebenarnya adalah solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Sementara, terkait dengan polusi udara, begini dia menjelaskan:
“Kalau macet saja sudah bisa dikurangi, artinya kan lebih sedikit kendaraan yang melintas di jalanan. Itu artinya, polusi udara dari asap knalpot pun akan berkurang. Polusi udara ikut berkurang,” ucap Heru, beberapa waktu lalu.
Memang, bisa saja kebijakan bekerja dari rumah untuk para ASN menjadi salah satu solusi mengurangi polusi udara di Jakarta. Tetapi, penekanan pengurangannya tidak terlalu signifikan. Apalagi, jumlah ASN tidak ada setengah dari penduduk Jabodetabek yang rata-rata memilih kendaraan pribadi untuk menuju ke tempat tujuannya.
Yang terpenting kemudian adalah bagaimana pemerintah secara cepat dan tepat menggelar uji emisi, melakukan tes kelayakan kendaraan yang melintas di jalan-jalan ibu kota. Tegas pula mengatakan dan menerapkan aturan ‘dilarang melintas’ bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
Lalu, terapkan pula disiplin ketat pada industri-industri yang terbukti menyumbang polusi udara tertinggi. 
KOMENTAR ANDA