INSAN PERS se DKI Jakarta dibekali mitigasi jelang Pemilu 2024 dalam Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Jakarta, Kamis (24/8).
Hal ini mengingat, Indonesia akan menggelar Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beserta seluruh tahapannya sudah mulai dilaksanakan.
"Titik rawan peliputan media jelang pemilu biasanya politik uang, berita bohong atau hoax serta pemberitaan terkait isu SARA untuk menyerang lawan kelompok tertentu," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam Workshop Peliputan Pemilu 2024.
Politik uang ini menurut dia telah mengalami perubahan bentuknya di banding pemilu masa lalu. Sekarang bukan lagi cash and carry, bisa jadi nanti di pemilu 2024 politik uangnya berbentuk digital.
"Saya ingat dulu serangan fajar yang dilakukan peserta caleg masa lalu maharnya masih berupa uang tunai, beras dan mukenah satu truk diantar ke rumah warga jelang pemilu berlangsung. Namun sekarang berupa uang digital(OVO)," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta kepada awak media agar bisa bersikap netral dan profesional dalam mereportase pemberitaan kepada masyarakat. Berita hoax atau bohong untuk dihindari.
"SARA serta ujaran kebencian juga harus dihindari," ungkapnya.
Bila insan pers melakukan ini, lanjutnya, jadi satu bagian untuk menurunkan derajat seseorang. Yang sebetulnya punya hak untuk dipilih, bisa menjadi tidak dipilih.
"Atas nama golangan, ras, agama, bahkan gender dan orientasi seksual. Seseorang dituduh LGBT, habis itu. Apalagi agama itu minoritas, habis itu orang," jelasnya.
Pers dijelaskan Ninik sebagai peran edukasi melalui informasi yang proporsional tentang pemilu.
"Sehingga masyarakat dapat diajak untuk berperan serta mengawasi tahapan persiapan pelaksanaan pemilu, penyelenggaran pemilu, termasuk peserta pemilu
nantinya," imbuhnya. 
KOMENTAR ANDA