PEMERINTAH Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 yang akan dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada 29 hingga 31 Agustus 2023.
Wakil Presiden Dewan HAM PBB Mohammadou MO Kah bersama para dubes negara anggota Dewan HAM direncanakan menghadiri acara ini demi kolaborasi dalam penyusunan rekomendasi memerangi intoleransi.
Jakarta Plurilateral Dialogue terdiri dari lima sesi dialog yang diharapkan dapat memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHRC (United Nations Human Rights Council).
Penelusuran Farah.id menunjukkan bahwa resolusi PBB tersebut merupakan resolusi memerangi intoleransi, stereotip negatif, stigma, ujaran kebencian, hasutan untuk kekerasan, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap pemeluk agama/kepercayaan tertentu.
Diketahui bahwa diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan yang terjadi di seluruh dunia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemimpin negara yang memberi perhatian serius untuk mengatasi hal ini agar tidak berujung pada rusaknya persatuan masyarakat.
Resolusi PBB tersebut diyakini sebagai kebutuhan untuk mengatasi kondisi darurat akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan.
“Spirit Resolusi 16/18 merupakan upaya mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasar agama, yang dengannya diharapkan setiap warga negara bisa belajar dan memahami bahwa kebencian bukanlah bagian dari adab manusia, dan kebencian itu dapat dikalahkan,” tegas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rilis yang didapat Farah.id.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 menjadi komitmen Indonesia dalam menunjukkan moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi. Hasil dialog diharapkan dapat menjadi pelajaran yang bisa diaplikasikan oleh para negara sahabat. 
KOMENTAR ANDA