Indonesia tuan rumah KTT ASEAN 2023/Antara Foto
Indonesia tuan rumah KTT ASEAN 2023/Antara Foto
KOMENTAR

PEMIMPIN negara-negara Asia Tenggara bakal menghadapi banyak tantangan minggu ini saat berkumpul di Jakarta guna membahas isu-isu seperti krisis Myanmar dan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan terkait peta baru China.

Indonesia merupakan tuan rumah KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023, serta beberapa pertemuan regional penting lainnya yang terkait dengan acara tersebut, seperti KTT ASEAN Plus Three dan KTT Asia Timur. Presiden Joko Widodo akan memimpin 12 pertemuan dalam KTT ASEAN 2023.

Merujuk E-book ASEANpedia yang diterbitkan Tim Komunikasi dan Media KTT ASEAN 2023, upacara pembukaan KTT ASEAN akan dilaksanakan pada Selasa, 5 September 2023, diikuti Sidang Pleno, dan Pembukaan Forum ASEAN-Indo Pasifik.

KTT ASEAN juga akan memberikan kesempatan kepada para pemimpin negara untuk membahas masalah politik dan keamanan dengan mitra dialog seperti Amerika Serikat dan China.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansury mengatakan hasil penting pada KTT di Jakarta adalah Concord IV, yang akan memandu visi jangka panjang ASEAN menuju masa depan.

“Ini tentang sentralitas ASEAN, pentingnya ASEAN, beberapa tantangan masa depan dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Dan juga pandangan ASEAN terhadap Pasifik,” katanya dalam keterangan yang didapat Farah.id.

Pembahasan isu konflik

Dampak kekerasan di Myanmar, yang tidak berhenti sejak kudeta militer dua tahun lalu, meluas ke blok regional. Menurut laporan baru-baru ini, junta militer yang berkuasa berencana untuk melewatkan giliran Myanmar sebagai ketua ASEAN pada tahun 2026.

“Dari keputusan Myanmar, ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Dewan Administrasi Negara mempunyai jadwal tertentu yang harus diselesaikan hingga tahun 2027. Mereka memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan urusan di negara tersebut,” kata Sharon Seah, rekan senior dan koordinator Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Lembaga Yusof Ishak, seperti dilansir CNA.

 “Hal kedua yang kami duga adalah mereka sangat yakin akan validitas keanggotaan mereka di ASEAN, apa pun yang terjadi di negaranya. Saya pikir keputusan ini masih perlu didiskusikan di dalam kelompok tersebut, karena mereka mengandalkan Filipina untuk mengambil giliran di Myanmar. Dan sejauh yang kami tahu, Filipina belum membicarakan hal ini,” imbuh Sharon.

Konflik di Myanmar juga membayangi rencana ASEAN untuk menerima Timor-Leste sebagai anggota baru.

Bulan lalu, junta militer Myanmar memerintahkan pengusiran diplomat utama Timor-Leste atas pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan lawan-lawannya, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan warga sipil.

Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao sebelumnya mengatakan negaranya tidak akan bergabung dengan ASEAN jika krisis Myanmar tidak diselesaikan.

“Masih ada kebingungan apakah ini benar-benar pengumuman resmi atau perubahan kebijakan oleh Timor-Leste mengenai keanggotaannya di ASEAN, atau hanya sekadar pernyataan perdana Menteri. Hal ini) karena Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menyatakan bahwa Timor Leste masih berencana menjadi anggota penuh ASEAN pada tahun 2025” kata Dr Denis Suarsana, direktur untuk Indonesia dan Timur Leste di lembaga think tank Konrad Adenauer Foundation (KAS).

Namun Dr Suarsana memperingatkan bahwa Timor Leste tidak akan mudah memenuhi persyaratan keanggotaan penuh.

“Ini adalah proses jangka panjang dan ada banyak hal yang harus dilakukan oleh anggota yang mengajukan permohonan atau pemerintah yang mengajukan permohonan. Ada satu hal yang bisa mempercepat keseluruhan (proses), dan itu tentu saja keputusan politik. Apakah ASEAN bersedia menerima Timor Leste sebagai anggota penuh bahkan sebelum mereka benar-benar memenuhi semua kriteria?” katanya.

Indonesia, sebagai ketua ASEAN, telah melakukan diplomasi diam-diam dengan Myanmar. Dengan mengambil alih kepemimpinan Laos pada kelompok diplomatik tersebut pada tahun depan, Mansury berharap hubungan dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan akan terus berlanjut.

“Indonesia ingin terus terlibat dalam proses ini, sehingga kepemimpinan dan kepemimpinan di masa depan dapat melanjutkan dialog dan diskusi ini. Kami melihat kehadiran dan kepemimpinan kami (Indonesia) diapresiasi oleh masyarakat Myanmar. Kami berharap melalui dialog yang berkelanjutan ini kita akan dapat mencapai kesimpulan yang bermanfaat di masa depan,” jelas Mansury.




Bulan Solidaritas Palestina 2024: Ribuan Warga Mengibarkan Bendera Indonesia dan Palestina di Selat Sunda

Sebelumnya

KBRI Kairo Dorong Peningkatan Ekspor dan Investasi Indonesia di Mesir

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel News