MENGUNJUNGI Brunei Darussalam, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah memastikan negara berkomitmen penuh untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Salah satunya adalah terkait penempatan PMI yang memperhatikan hak dan kewajiban baik untuk para pemberi kerja maupun PMI menggunakan sistem terintegrasi. Tata kelola penempatan itu meliputi spesifikasi lima jenis pekerjaan yaitu housekeeper and family cook, child/babysitter, elderly caretaker, family driver, dan gardener.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah meningkatkan perlindungan PMI melalui Permenaker Jaminan Sosial PMI yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
“Saya harap kebijakan terkait jaminan sosial PMI dapat memastikan perlindungan menyeluruh dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” kata Menaker Ida dalam keterangan yang didapat Farah.id (19/9).
Dalam kunjungannya, Menaker RI menemui Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Brunei Darussalam Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman. Menaker menjelaskan tentang penempatan PMI sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, terutama syarat penting dari Pemerintah Indonesia untuk dipenuhi negara tujuan.
Berdasarkan penelusuran Farah.id, persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara tujuan penempatan PMI adalah sebagai berikut.
- Memiliki peraturan yang jelas untuk perlindungan tenaga kerja asing di semua sektor.
- Memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia.
- Memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi tenaga kerja asing.
- Memiliki sistem terintegrasi dengan Pemerintah Indonesia.
Menaker Ida berharap kunjungannya ke Brunei dapat menjadi awal terciptanya kerja sama bidang ketenagakerjaan Indonesia-Brunei Darussalam. 
KOMENTAR ANDA