KEMENTERIAN Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) proaktif menyosialisasikan regulasi jaminan produk halal (JPH) kepada kalangan industri pariwisata. Hal ini dilakukan mengingat kewajiban sertifikat halal untuk produk yang beredar di Indonesia akan dimulai pada Oktober 2024. Dan secara bertahap, juga akan diberlakukan untuk penyedia jasa, termasuk sektor parekraf.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan sosialisasi tersebut kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pertemuan di Jakarta (22/12).
Dikatakan Kepala BPJPH, pihaknya telah bertemu 15 desainer fesyen papan atas Indonesia yang membuat kain halal. Kreativitas itu mendapat dukungan penuh dari BPJPH agar bisa menyuarakan industri halal dan ekonomi kreatif Indonesia ke berbagai negara di dunia.
Sosialisasi tersebut mendapat tanggapan positif dari Menparekraf Sandiaga Uno. Ia mengatakan bahwa diperlukan langkah-langkah inovatif agar pelaku industri parekraf mulai dari hotel, restoran, hingga UMK tidak ‘bertabrakan’ dengan kewajiban sertifikasi halal.
Ditambahkan Sandiaga, industri halal saat ini memiliki menjadi tren dan diyakini demand di masa depan akan semakin besar. Karena itu pihaknya siap berkolaborasi dengan BPJPH.
Berikut ini adalah 4 (empat) langkah kolaborasi Kemenag-Kemenparekraf terkait sertifikasi halal produk, dikutip dari laman resmi Kemenag RI.
Pertama, menyusun perjanjian kerja sama dalam hal Sosialisasi Jaminan Produk Halal kepada pelaku industri pariwisata.
Kedua, sosialisasi dan coaching clinic Sertifikasi Halal di hampir 7000 desa wisata binaan Kemenparekraf.
Ketiga, melakukan mainstreaming tentang “Halal” terkait berbagai sektor pariwisata.
Keempat, mendorong sektor halal masuk perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). 
KOMENTAR ANDA