USAI Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bergerak cepat untuk mengimplementasikannya. Bappenas mengundang seluruh stakeholders pers nasional duduk bersama menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawa, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S).
Pertemuan berlangsung pada Rabu (21/2/2024) di Kantor Bappenas dan dihadiri oleh sejumlah pihak, seperti Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, Lembaga Penyiaran Publik, serta asosiasi swasta yang salah satunya diwakili oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan lembaga lainnya.
Acara dibuka oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, SE, MA.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, saat memberikan masukan/Farah
“Salah satu pilar transformasi yang akan dibangun adalah demokrasi, di mana pers merupakan pilar keempatnya dan sudah menunjukkan peran dalam memberikan konstribusi bagi perkembangan bangsa. Dalam perjalanannya, ada tantangan luar biasa bagi pers yaitu terkait teknologi dan semakin mendominasinya media massa serta munculnya teknologi buatan AI yang secara tidak langsung berdampak pada pers mainstream,” kata Bogat.
Ke depan, lanjut dia, Bappenas menginginkan pers memiliki peran yang lebih dominan dan bermakna. Dengan tantangan yang ada, pers harus bertransformasi.
Pertemuan pertama ini kemudian diisi dengan diskusi hal-hal apa saja yang perlu dirumuskan untuk dimasukkan ke dalam rekomendasi kebijakan pembangunan media massa yang BEJO’S. Diskusi dipandu oleh Plt Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini.
Pemaparan Bappenas terkait BEJO'S/Farah
Di sesi pertama, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan bahwa sejauh ini Dewan Pers tengah merumuskan rekomendasi terkait keselamatan kerja terutama pelecehan seksual di dunia kerja terhadap wartawan/wartawati. Dan juga keluhan tentang perbedaan jumlah media yang berbeda antara data PWI, Dewan Pers, dan organisasi lainnya.
Ninik juga menyoroti tentang verifikasi media dan wartawan, di mana diharapkan seluruh media yang ada di Tanah Air bisa mengikuti verifikasi yang dibuat oleh Dewan Pers dan kewajiban sertifikasi bagi pekerja pers untuk melahirkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal lainnya yang menjadi sorotan kalangan pers, termasuk JMSI, adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberlanjutan perusahaan media, yaitu belanja iklan kementerian dan lembaga pemerintahan yang sebaiknya lebih memprioritasan media nasional ketimbang media global.
Juga, kerja sama yang adil antara perusahaan pers dengan platform digital yang semakin hari dirasa kian mendominasi pemberitaan yang belum bisa dipastikan pertanggungjawabannya. 
KOMENTAR ANDA