RAPAT Kerja Nasional Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tahun 2024 resmi dibuka pada Kamis, 14 Maret 2024 dan menjadi wadah evaluasi peningkatan pelayanan haji Indonesia.
“Pelayanan haji yang akan datang harus jauh lebih baik, Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apa pun untuk pelayanan jemaah yang akan datang,” tegas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rakernas PHU.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian utama Menag Yaqut.
Pertama, Haji Ramah Lansia yang menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo. Menag meminta pelayanan jemaah lansia dipersiapkan dengan mendetail.
Adanya program khusus mulai dari Tanah Air, saat di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air. Termasuk makanan khusus, olahraga seperti senam, hingga alat pendeteksi lokasi lansia (untuk mencari mereka yang tersesat). Program khusus bagi lansia ini harus menjadi prioritas tanpa mengurangi pelayanan bagi jemaah lain.
Kedua, tantangan besar yang dihadapi Ditjen PHU tahun ini adalah kuota ‘raksasa’ yaitu 241.000 jemaah, yang terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Kuota itu ditekankan Menag, harus bisa diserap dengan baik dan tanpa perilaku koruptif.
Karena itulah Kemenag menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak terkait penyelenggaraan haji berjalan baik dan benar. Ditambah lagi, Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji tahun ini.
“Kita ingin tidak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen (PHU) harus lebih proaktif menghadapi hal ini,” tegas Menag Yaqut.
Ketiga, regulasi untuk mengakomodasi kebutuhan jemaah umrah backpacker. Untuk itu diperlukan koordinasi antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Saya minta regulasi dibuat proper dan baik. Orientasinya, bagaimana agar setiap warga negara yang berangkat umrah terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamanannya,” kata Menag, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama RI. 
KOMENTAR ANDA