Ilustrasi bendera Palestina/Freepik
Ilustrasi bendera Palestina/Freepik
KOMENTAR

KEMENTERIAN Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa Hamas dan Jihad Islam telah merespons usulan gencatan senjata dan pertukaran sandera (11/6). Sejumlah mediator akan mempelajari respons tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk rencana selanjutnya.

Sebelumnya pada Senin (10/6), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata Gaza yang disampaikan Presiden Joe Biden. Mesir dan Qatar telah mengonfirmasi bahwa upaya mediasi gabungan dengan Amerika Serikat berlanjut hingga bisa mencapai kesepakatan.

Dilansir Anadolu, sulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Biden pada 31 Mei lalu itu berisi tiga tahap kesepakatan yaitu gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, serta rekonstruksi Gaza. Menurutnya, tiga tahap itu akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera.

Menanggapi usulan tersebut, Hamas dan Jihad Islam menyampaikan kepada PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan otoritas Mesir bahwa mereka mengutamakan kepentingan rakyat Palestina, urgensi penghentian total agresi terhadap Gaza, dan penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah jalur Gaza. Mereka menuntut perang diakhiri, pemulangan para pengungsi ke rumah mereka, pengiriman bantuan kemanusiaan yang layak dan memadai, serta rekonstruksi Gaza. Sementara Israel bersikeras menginginkan penghentian sementara permusuhan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutkan bahwa Kepala Otoritas Israel Benyamin Netanyahu telah menegaskan komitmennya untuk mendukung usulan Presiden Biden. Saat ini, Israel telah menghadapi kecaman internasional sejak serangan brutalnya pada 7 Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 37.200 warga Palestina meninggal dunia, dengan sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara lebih dari 84.800 warga lain mengalami luka-luka.




Menteri PANRB Rini Widyantini: Meningkatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Menciptakan Kesetaraan Gender dan Lingkungan Kerja Inklusif di Sektor Pemerintahan

Sebelumnya

Menteri HAM Natalius Pigai Terima Penghargaan "Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas” dari JMSI

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News