PEMERINTAH Indonesia mencatat 480 pemerintah daerah telah mengimplementasikan transaksi digital dalam sistemnya, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hal itu berdasarkan hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I 2024 yang mencapai 87,9 persen, melampaui target 2024 sebesar 85 persen yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
“Sudah mencapai 87,9 persen atau 480 pemerintah daerah. Tentu ini harus ditambah,” katanya saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024 di Jakarta, Senin (23/9).
Berdasarkan indeks tersebut, 480 pemerintah daerah telah mencapai level digital, sedangkan 49 pemerintah daerah dan 16 pemerintah daerah masing-masing berada pada level maju dan berkembang.
Untuk tahun 2025, Satgas menargetkan 100 persen pemerintah daerah sudah digital.
Menurut Hartarto, peningkatan IETPD ini seiring dengan peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).
Selain itu, peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga tercermin dari peningkatan partisipasi dan rerata nilai Kejuaraan TP2DD.
“Pemerintah daerah yang berpartisipasi meningkat dari 90,2 persen (2022) menjadi 93,7 persen (2023). Dengan demikian, saat ini sudah ada 512 pemerintah daerah. Setelah itu, peningkatan nilainya juga relatif lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan peningkatan pemanfaatan teknologi digital pemerintah daerah juga tercermin dari peningkatan skor e-government Indonesia.
Berdasarkan Survei E-Government PBB 2024, Indonesia memperoleh skor 0,7991, menduduki peringkat ke-64 dari 193 negara. Dengan skor tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya masuk dalam kategori Indeks Pengembangan E-Government Sangat Tinggi (VHEGDI). 
KOMENTAR ANDA