MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, alias Ara, telah menggandeng pengusaha untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ara mengklaim bahwa tidak ada tawaran atau imbal balik yang diberikan kepada pengusaha yang terlibat dalam program ini.
“Tidak ada penawaran apa-apa karena mereka yang membangunnya, dan jika tidak salah, proyek ini akan dibangun di sekitar area usaha mereka,” ungkap Ara saat bertemu dengan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan (3/12).
Pengusaha pertama yang terlibat dalam program ini adalah Sugianto Kusuma, alias Aguan, melalui PT Agung Sedayu Group. Aguan membangun 250 unit rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Groundbreaking proyek ini telah dilakukan pada Jumat, 1 November 2024. Dalam proyek tersebut, Aguan menggelontorkan dana sebesar Rp 60 miliar yang berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Ara juga menyebutkan bahwa Garibaldi Thohir, yang dikenal dengan nama Boy Thohir dan pemilik PT Alamtri Resources (dulu bernama PT Adaro Energy), berencana untuk membangun rumah rakyat di Kalimantan Selatan. Selain itu, PT Berau Coal juga akan membangun rumah di Kalimantan Timur.
"Kenapa mereka membangun di sana? Karena mereka memiliki tambang di wilayah tersebut," jelas Ara di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pada Kamis, 28 November 2024.
Namun, saat dikonfirmasi usai rapat kerja dengan Komisi V pada Selasa (3/12), Ara belum dapat memastikan kapan proyek ini akan dimulai. Ia juga belum bisa menyebutkan jumlah unit rumah yang akan dibangun, meskipun ia berharap proyek ini segera direalisasikan.
"Mudah-mudahan, proyek ini sudah bisa berjalan pada bulan Desember ini. Kalau tidak di Kalimantan Timur, ya di Kalimantan Selatan," ujar Ara, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra.
Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. Untuk merealisasikan program ini, Presiden Prabowo membentuk Kementerian PKP dan memilih Ara sebagai menterinya. Sebelumnya, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, anggaran Kementerian PKP sangat terbatas, hanya sebesar Rp5,27 triliun. Untuk itu, pemerintah berencana mencari lahan gratis, termasuk lahan yang disita oleh Kejaksaan Agung dari hasil korupsi, untuk membangun hunian rakyat.
Ara mengungkapkan meski anggarannya terbatas, ia berharap proyek ini dapat terus berjalan. "Kalau anggaran di 2025 tidak mencukupi, bagaimana di 2026 dan seterusnya?" ujarnya.
Menurut politikus PDIP tersebut, program pembangunan 3 juta rumah merupakan visi besar yang, jika terealisasi, akan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat.
Ara juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP menganggarkan Rp908 miliar untuk membangun dua juta rumah di pedesaan dan Rp3,707 triliun untuk satu juta rumah di perkotaan. 
KOMENTAR ANDA