TINGGINYA angka perceraian di Indonesia menjadi perhatian serius Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi dengan menambahkan bab khusus tentang pelestarian perkawinan.
Dalam Rakernas BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) 2025 yang digelar 22 April, Menteri Nasaruddin menyampaikan bahwa negara tak cukup hanya hadir saat pernikahan disahkan secara hukum. Lebih dari itu, negara juga harus terlibat aktif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
“Perceraian sering kali memunculkan masalah baru, seperti kemiskinan dan anak-anak yang terlantar. Negara tidak boleh hanya diam,” ujarnya.
Sebagai solusi, Menag mengusulkan pendekatan mediasi untuk mencegah perceraian. Ia bahkan merekomendasikan 11 strategi mediasi untuk BP4. Di antaranya adalah memperluas peran mediasi ke pasangan pranikah, membantu pasangan muda untuk menikah, menjadi perantara jodoh, serta menangani konflik rumah tangga seperti antara menantu dan mertua.
Menariknya, strategi mediasi juga mencakup mediasi pascaperceraian, memediasi individu yang berpotensi selingkuh, hingga memfasilitasi nikah massal agar biaya bukan lagi penghalang bagi calon pengantin.
Menag juga menyarankan agar BP4 bisa terlibat langsung dalam proses perceraian melalui SK Mahkamah Agung dan diperkuat hingga ke tingkat daerah.
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mendukung penuh gagasan tersebut. Menurutnya, tantangan ketahanan keluarga di era digital semakin besar, mulai dari rendahnya literasi perkawinan hingga budaya instan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
“Kami siap mendukung penguatan BP4 karena mereka adalah mitra strategis dalam menjaga keutuhan keluarga Indonesia,” tutupnya. 
KOMENTAR ANDA